NAFAZNEWS.COM - Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga menanggapi pernyataan Ali Mochtar Ngabalin terkait dengan aksi UU Cipta Kerja.
Dalam pernyataannya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo itu menyebutkan peserta aksi tolak UU Omnibus Law sebagai sampah demokrasi.
Dosen Universitas Esa Unggul ini menilai, bahwa pernyataan yang dilontarkan Ngabalin tersebut tak pantas.
Menurutnya, Ngabalin harus minta maaf kepada peserta demonstrasi aksi tolak UU Omnibus Law.
Demikian disampaikan oleh Jamiluddin saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (15/10/2020).
"Ucapan itu sangat tak pantas diucapkan oleh seorang Tenaga Ahli Utama KSP, sepantasnya meminta maaf secara terbuka kepada pedemo," ujarnya.
Idealnya, kata Jamiluddin, Ngabalin merepresentasikan sosok presiden yang santun dalam bertutur kata, sabar, dan tidak meledak-ledak.
"Tipikal seperti itu bukan cerminan Presiden Jokowi. Karena itu, penempatan Mochtar Ngabalin sebagai tenaga ahli utama sungguh tidak tepat," ucapnya.
Tak hanya itu, Dosen pengajar isu dan krisis manajemen ini juga menyebutkan bahwa Ngabalin hanya menjadi beban bagi Jokowi.
Tak hanya itu, Dosen pengajar isu dan krisis manajemen ini juga menyebutkan bahwa Ngabalin hanya menjadi beban bagi Jokowi.
"Kehadiran Ngabalin di Istana justru menjadi beban, bukan problem solver bagi Presiden Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya, Mochtar Ngabalin menyebut masyarakat yang tetap menggelar aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 sebagai sampah demokrasi.
Hal itu Ngabalin sampaikan dari balik pagar Istana Negara, Jakarta saat memantau aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak) NKRI, di sekitar kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (13/10).
"Dalam masa pandemi, dia kirim orang untuk berdemonstrasi. Di mana logikanya coba. Jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini," tuturnya.
sumber: fajar.co.id
Dalam pernyataannya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo itu menyebutkan peserta aksi tolak UU Omnibus Law sebagai sampah demokrasi.
Dosen Universitas Esa Unggul ini menilai, bahwa pernyataan yang dilontarkan Ngabalin tersebut tak pantas.
Menurutnya, Ngabalin harus minta maaf kepada peserta demonstrasi aksi tolak UU Omnibus Law.
Demikian disampaikan oleh Jamiluddin saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (15/10/2020).
"Ucapan itu sangat tak pantas diucapkan oleh seorang Tenaga Ahli Utama KSP, sepantasnya meminta maaf secara terbuka kepada pedemo," ujarnya.
Idealnya, kata Jamiluddin, Ngabalin merepresentasikan sosok presiden yang santun dalam bertutur kata, sabar, dan tidak meledak-ledak.
"Tipikal seperti itu bukan cerminan Presiden Jokowi. Karena itu, penempatan Mochtar Ngabalin sebagai tenaga ahli utama sungguh tidak tepat," ucapnya.
Tak hanya itu, Dosen pengajar isu dan krisis manajemen ini juga menyebutkan bahwa Ngabalin hanya menjadi beban bagi Jokowi.
Tak hanya itu, Dosen pengajar isu dan krisis manajemen ini juga menyebutkan bahwa Ngabalin hanya menjadi beban bagi Jokowi.
"Kehadiran Ngabalin di Istana justru menjadi beban, bukan problem solver bagi Presiden Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya, Mochtar Ngabalin menyebut masyarakat yang tetap menggelar aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 sebagai sampah demokrasi.
Hal itu Ngabalin sampaikan dari balik pagar Istana Negara, Jakarta saat memantau aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak) NKRI, di sekitar kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (13/10).
"Dalam masa pandemi, dia kirim orang untuk berdemonstrasi. Di mana logikanya coba. Jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini," tuturnya.
sumber: fajar.co.id
Post a Comment
Berkomentarlah yang bijak dan bagikan jika bermanfaat