NAFAZNEWS.COM - Situasi di Indonesia telah memanas akibat gelombang demonstrasi besar-besaran penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo terus mendapatkan sorotan lantaran masih bungkam terkait kontroversi pengesahan RUU Ciptaker.
PKS menjadi salah satu partai yang mengkritik Jokowi karena dinilai balik badan dari puncak demo penolakan Omnibus Law. PKS menyoroti terkait keputusan Presiden RI itu yang lebih memilih melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar kota ketimbang menenangkan massa.
"Presiden Jokowi jangan balik badan dan segera menemui massa aksi tolak UU Cipta Kerja," kritik Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy seperti dilansir dari Detik, Kamis (9/10). "Di sini Pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggung jawab sebagai pihak pengusul."
"PKS telah mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja," sambungnya. "Kami juga mendorong elemen masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan uji materiil atau judicial review UU Cipta Kerja ke MK."
Pernyataan PKS tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari PDIP. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono menilai tudingan PKS tersebut mengada-ngada. PDIP menegaskan jika kepergian Jokowi ke luar kota murni karena kunjungan kerja yang sudah menjadi kewajiban seorang Presiden.
Oleh sebab itu, Nusyirwan mengatakan jika urusan demo yang dilakukan oleh mahasiswa hingga kaum buruh tidak ada hubungannya dengan rencana kerja presiden. Terlebih, kunjungan kerja presiden sendiri telah dijadwalkan.
Menurutnya, masyarakat Indonesia berhak menyampaikan segala aspirasi, termasuk penolakan UU Cipta Kerja. Ia menegaskan jika Jokowi sendiri tidak pernah pasang badan ataupun mencegah aksi demonstrasi dilakukan.
"Aneh mengada-ada, kunjungan kerja dianggap balik badan," ujar Nusyirwan Soejono di hari yang sama. "Balik badan dari mana? Ke sebelah mana?! Penilaian aneh dan mengada-ada."
"Kebebasan berpendapat bisa dilakukan dengan tetap mengikuti aturan dan etika," sambungnya. "Demikian pula Presiden melakukan kegiatan kerja sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di seluruh wilayah NKRI."
PKS menjadi salah satu partai yang mengkritik Jokowi karena dinilai balik badan dari puncak demo penolakan Omnibus Law. PKS menyoroti terkait keputusan Presiden RI itu yang lebih memilih melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar kota ketimbang menenangkan massa.
"Presiden Jokowi jangan balik badan dan segera menemui massa aksi tolak UU Cipta Kerja," kritik Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy seperti dilansir dari Detik, Kamis (9/10). "Di sini Pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggung jawab sebagai pihak pengusul."
"PKS telah mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja," sambungnya. "Kami juga mendorong elemen masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan uji materiil atau judicial review UU Cipta Kerja ke MK."
Pernyataan PKS tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari PDIP. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono menilai tudingan PKS tersebut mengada-ngada. PDIP menegaskan jika kepergian Jokowi ke luar kota murni karena kunjungan kerja yang sudah menjadi kewajiban seorang Presiden.
Oleh sebab itu, Nusyirwan mengatakan jika urusan demo yang dilakukan oleh mahasiswa hingga kaum buruh tidak ada hubungannya dengan rencana kerja presiden. Terlebih, kunjungan kerja presiden sendiri telah dijadwalkan.
Menurutnya, masyarakat Indonesia berhak menyampaikan segala aspirasi, termasuk penolakan UU Cipta Kerja. Ia menegaskan jika Jokowi sendiri tidak pernah pasang badan ataupun mencegah aksi demonstrasi dilakukan.
"Aneh mengada-ada, kunjungan kerja dianggap balik badan," ujar Nusyirwan Soejono di hari yang sama. "Balik badan dari mana? Ke sebelah mana?! Penilaian aneh dan mengada-ada."
"Kebebasan berpendapat bisa dilakukan dengan tetap mengikuti aturan dan etika," sambungnya. "Demikian pula Presiden melakukan kegiatan kerja sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di seluruh wilayah NKRI."
Posting Komentar untuk "Jawaban PDIP Soal Jokowi Dituding ‘Kabur’ Dari Demo Omnibus Law"
Berkomentarlah yang bijak dan bagikan jika bermanfaat