-->

Type something and hit enter

author photo
By On
Febri Diansyah

NAFAZNEWS.COM - Selain Novel Baswedan dan Sujarnako, akun Telegram dan juga WhatsApp mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga diduga mengalami upaya serupa.


Hal ini diungkapkan Febri melalui akun Twitter @febridiansyah, Kamis (20/5/2021) malam.


Febri mengumumkan bahwa akun WhatsApp miliknya sempat tak bisa diakses. Tak hanya itu, akun Telegram miliknya juga memeroleh peringatan.


"Akun WA saya barusan tidak bisa diakses. Jika ada pesan yg saya kirimkan saat ini, itu bukan dari saya. Sebelumnya ada incomplete login di akun Telegram Saya," tulis Febri.



Febri menambahkan, dirinya juga sudah memanfaatkan fitur pengaman aplikasi WhatsApp.


"Karena ada beberapa pertanyaan td: Saya telah menggunakan 2FA atau two step verification di WA, touch id password dan keamanan lain yg tersedia di WA," tulis dia.




Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari penyidik KPK Novel Baswedan.


Awalnya, Novel mengaku bahwa akun aplikasi percakapan Telegram milinya bersama petugas KPK lain, yakni Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, dibajak sejak Kamis (21/5/2021) malam.


Hal itu disampaikan Novel melalui akun Twitter 

@nazaqistsha. Menurut Novel, rentang waktu pembajakan akun Telegram mereka hanya berselang sekitar 10 menit.


"Pengumuman. Akun Telegram saya dibajak sejak pukul 20.22 WIB hari ini shg tdk lg dibawah kendali saya. Akun Telegram Pak Sujanarko sejak pukul 20.31 WIB juga dibajak shg tdk dlm kendali ybs. Bila ada yg dihubungi gunakan akun tsb, itu bukan kami," tulis dia.




Hingga kini, kicauan Novel ini sudah disukai lebih dari seribu kali. 


Seperti diketahui, KPK beberapa waktu lalu menjadi perbincangan karena membebastugaskan 75 pegawai KPK dengan dalih tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.


Satu di antara pegawai yang dinyatakan tak lolos itu adalah Novel Baswedan.


Setelah menyita sorotan tajam dari berbagai elemen bangsa, Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara.


Jokowi tak sepakat hasil tes itu dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai. Menurut Jokowi, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai itu sendiri, seperti diamanahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.




Sumber: indozone.id


Berkomentarlah yang bijak dan bagikan jika bermanfaat

Click to comment