NAFAZNEWS.COM - Pengamat Komunikasi Politik, Jamiluddin Ritonga menanggapi kabar Megawati Soekarnoputri yang akan meraih gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan RI (Unhan) meskipun Ketua Umum PDIP itu diketahui tak pernah lulus kuliah.
Jamiluddin mengatakan, pada umumnya para akademisi yang ingin memperoleh gelar profesor pendidikan terakhirnya harus berstatus sebagai lulusan S3 (Doktor). Namun, hal itu tidak berlaku bagi Megawati yang akan meraih gelar akademik tertinggi dari Unhan tersebut.
Ia pun mengungkapkan secara khusus soal KUM yang biasa dijalani oleh para akademisi. Menurutnya, KUM sendiri merupakan proses yang ditempuh dengan cara memenuhi berbagai unsur, di antaranya pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pendukung seperti mengikuti seminar ilmiah.
Bahkan, kata Jamiluddin, akademisi juga harus menulis artikel yang dimuat di Scopus. Hingga saat ini saja banyak akademisi yang belum mendapat jabatan sebagai profesor dikarenakan terganjal pada pemuatan artikel di Scopus.
"Untuk Profesor Madya saja, akademisi harus memiliki kumulatif angka kredit (KUM) 850. Sementara untuk Profesor penuh diperlukan KUM 1000," ujar Jamiluddin Ritonga, Kamis 10 Juni 2021 seperti dilansir dari berbagai sumber.
Maka dari itu, Jamiluddin menilai pemberian gelar profesor kepada Megawati sarat dengan nuansa politis.
Selain itu, menurut Jamiluddin, pemberian gelar tertinggi akademik kepada putri Proklamator RI Bung Karno tersebut akan membuat kecewa para akademisi.
"Apalagi kesan politis begitu kental dari pemberian jabatan profesor tersebut. Para akademisi semakin kecewa karena melihat secara vulgar aspek akademis sudah berbaur dengan sisi politis," tuturnya.
Mengutip Hops.id, Jamiluddin juga mengimbau kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim agar tidak terlibat dalam pemberian gelar profesor.
"Sudah saatnya menteri pendidikan tidak lagi terlibat dalam pemberian jabatan profesor. Sebab, menteri sebagai jabatan politis tidak selayaknya terlibat dalam pemberian jabatan akademis," tegas pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul ini.
Jika Mendikbudristek tidak lagi terlibat, maka Jamiluddin meyakini kemurnian akademis untuk gelar profesor akan terjaga dan tidak lagi bernuansa politis seperti halnya pemberian gelar dari Unhan kepada Megawati tersebut.
"Dengan begitu, kemurnian akademis akan lebih kental dalan penetapan profesor," ujarnya.
sumber terkini.id
Jamiluddin mengatakan, pada umumnya para akademisi yang ingin memperoleh gelar profesor pendidikan terakhirnya harus berstatus sebagai lulusan S3 (Doktor). Namun, hal itu tidak berlaku bagi Megawati yang akan meraih gelar akademik tertinggi dari Unhan tersebut.
Ia pun mengungkapkan secara khusus soal KUM yang biasa dijalani oleh para akademisi. Menurutnya, KUM sendiri merupakan proses yang ditempuh dengan cara memenuhi berbagai unsur, di antaranya pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pendukung seperti mengikuti seminar ilmiah.
Bahkan, kata Jamiluddin, akademisi juga harus menulis artikel yang dimuat di Scopus. Hingga saat ini saja banyak akademisi yang belum mendapat jabatan sebagai profesor dikarenakan terganjal pada pemuatan artikel di Scopus.
"Untuk Profesor Madya saja, akademisi harus memiliki kumulatif angka kredit (KUM) 850. Sementara untuk Profesor penuh diperlukan KUM 1000," ujar Jamiluddin Ritonga, Kamis 10 Juni 2021 seperti dilansir dari berbagai sumber.
Maka dari itu, Jamiluddin menilai pemberian gelar profesor kepada Megawati sarat dengan nuansa politis.
Selain itu, menurut Jamiluddin, pemberian gelar tertinggi akademik kepada putri Proklamator RI Bung Karno tersebut akan membuat kecewa para akademisi.
"Apalagi kesan politis begitu kental dari pemberian jabatan profesor tersebut. Para akademisi semakin kecewa karena melihat secara vulgar aspek akademis sudah berbaur dengan sisi politis," tuturnya.
Mengutip Hops.id, Jamiluddin juga mengimbau kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim agar tidak terlibat dalam pemberian gelar profesor.
"Sudah saatnya menteri pendidikan tidak lagi terlibat dalam pemberian jabatan profesor. Sebab, menteri sebagai jabatan politis tidak selayaknya terlibat dalam pemberian jabatan akademis," tegas pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul ini.
Jika Mendikbudristek tidak lagi terlibat, maka Jamiluddin meyakini kemurnian akademis untuk gelar profesor akan terjaga dan tidak lagi bernuansa politis seperti halnya pemberian gelar dari Unhan kepada Megawati tersebut.
"Dengan begitu, kemurnian akademis akan lebih kental dalan penetapan profesor," ujarnya.
sumber terkini.id
Berkomentarlah yang bijak dan bagikan jika bermanfaat