-->

Type something and hit enter

author photo
Editor On
 Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

NAFAZNEWS.COM -Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal janjinya bahwa pembangunan kereta cepat tak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Said Didu menilai bahwa Jokowi telah mengingkari janjinya sebab kini justru meminta Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Mengingatkan janji manismu bahwa Kereta Api China tidak akan gunakan APBN dan tdk ada jaminan pemerintah," katanya melalui akun Msaid_didu pada Kamis, 15 Juli 2021 seperti dikutip dari laman TERKINI.ID.

"Sekarang minta PMN dll," tambah mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Said Didu juga mengkritik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberikan tambahan PMN ke BUMN di tengah kekurangan dana penanganan Covid-19.

Ia juga menilai bahwa Pemerintah sepertinya lebih memilih untuk menyelamatkan Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) daripada menyelamatkan Garuda.

"Terlihat dari rencana pemberian PMN sbsr Rp106 trilyun ke BUMN,  diantaranya utk Kereta Api Cepat China Bandung – Jakarta dan tidak ada untuk Garuda," katanya

Dilansir dari Merdeka.com, Komisi VI DPR RI pun telah menyetujui usulan Kementerian BUMN untuk tambahan PMN sebesar Rp33,9 triliun di 2021.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menyetujui PMN tunai tahun anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun.

Maka total PMN untuk BUMN tahun anggaran 2021 dan 2022 adalah 106,349 triliun.

Salah satu perusahaan BUMN yang menerima PMN adalah PT Kereta Cepat Api Indonesia (KAI).

Untuk anggaran 2021, PT KAI mendapat PMN sebwasa 7 triliun. Sementara, untuk nggaran 2022, KAI-KCJB diberi PMN sebesar 4,1 triliun.

Sumber: TERKINI.ID
 

Berkomentarlah yang bijak dan bagikan jika bermanfaat

Click to comment