NAFAZNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu terakhir banyak menerima laporan kejahatan pemerasan oleh pihak-pihak yang mencatut nama KPK. Laporan pemerasan tersebut antara lain diterima dari Bengkulu pada Januari 2020, Bireuen (Aceh) pada Juli 2020, dan Ciamis (Jawa Barat) pada Agustus 2020.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan para pemeras yang mencatut nama KPK beroperasi dengan menakut-nakuti pejabat daerah yang diduga bermain dalam proyek pembangunan di wilayahnya. Selain itu mereka juga mengancam pihak swasta yang mendapat dana hibah dari penyelenggara negara.
"Tapi banyak aparatur pemerintah yang berintegritas memiliki nilai kejujuran dan antikorupsi berani melawan KPK palsu itu. Mereka ini kemudian melaporkan kasus pemerasan itu ke kepolisian sehingga seluruh pelaku dapat ditangkap," ujar Firli dalam keterangan tertulis yang diterima iNews.id di Jakarta, Kamis (17/9/2020).
Tapi Firli menegaskan tak sedikit pejabat daerah yang tertipu modus ini. Hal tersebut menurutnya bisa jadi menunjukkan lemahnya integritas kepemimpinan yang dimiliki pejabat tersebut.
Firli pun meminta modus ini diwaspadai jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Dia mengatakan pelaku kriminal yang mencatut nama KPK melirik pesta demokrasi tersebut sebagai ladang menjalankan usaha jahatnya.
"Memang benar kejahatan bukan karena ada niat tetapi karena muncul kesempatan. Saya pastikan KPK tak memiliki kantor cabang di daerah mana pun dan tak pernah bekerja sama dengan LSM yang namanya mirip KPK. Kalau ada, saya pastikan itu semua pelaku kejahatan," ujarnya dikutip dari laman INews.id.
Sementara itu Firli juga meminta peserta Pilkada 2020 mewaspadai oknum yang mencatut nama KPK membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan meminta imbalan sejumlah uang. Dia menjelaskan LHKPN wajib dilaksanakan secara online dan tidak dipungut biaya apapun sesuai Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020.
KPK menurutnya telah menerima sejumlah laporan ada oknum yang mengatasnamakan KPK menawarkan pengisian e-LHKPN di Banten dan Jawa Barat. Mereka sesumbar dapat membantu calon kepala daerah menghindari proses pemeriksaan LHKPN.
"Sebenarnya mengisi LHKPN tidak sulit jika jujur pada diri sendiri dan mengetahui semua sumber harta yang dimiliki. Sekali lagi kami ingatkan tak ada biaya apapun dalam pengisian LHKPN," ucapnya.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan para pemeras yang mencatut nama KPK beroperasi dengan menakut-nakuti pejabat daerah yang diduga bermain dalam proyek pembangunan di wilayahnya. Selain itu mereka juga mengancam pihak swasta yang mendapat dana hibah dari penyelenggara negara.
"Tapi banyak aparatur pemerintah yang berintegritas memiliki nilai kejujuran dan antikorupsi berani melawan KPK palsu itu. Mereka ini kemudian melaporkan kasus pemerasan itu ke kepolisian sehingga seluruh pelaku dapat ditangkap," ujar Firli dalam keterangan tertulis yang diterima iNews.id di Jakarta, Kamis (17/9/2020).
Tapi Firli menegaskan tak sedikit pejabat daerah yang tertipu modus ini. Hal tersebut menurutnya bisa jadi menunjukkan lemahnya integritas kepemimpinan yang dimiliki pejabat tersebut.
Firli pun meminta modus ini diwaspadai jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Dia mengatakan pelaku kriminal yang mencatut nama KPK melirik pesta demokrasi tersebut sebagai ladang menjalankan usaha jahatnya.
"Memang benar kejahatan bukan karena ada niat tetapi karena muncul kesempatan. Saya pastikan KPK tak memiliki kantor cabang di daerah mana pun dan tak pernah bekerja sama dengan LSM yang namanya mirip KPK. Kalau ada, saya pastikan itu semua pelaku kejahatan," ujarnya dikutip dari laman INews.id.
Sementara itu Firli juga meminta peserta Pilkada 2020 mewaspadai oknum yang mencatut nama KPK membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan meminta imbalan sejumlah uang. Dia menjelaskan LHKPN wajib dilaksanakan secara online dan tidak dipungut biaya apapun sesuai Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020.
KPK menurutnya telah menerima sejumlah laporan ada oknum yang mengatasnamakan KPK menawarkan pengisian e-LHKPN di Banten dan Jawa Barat. Mereka sesumbar dapat membantu calon kepala daerah menghindari proses pemeriksaan LHKPN.
"Sebenarnya mengisi LHKPN tidak sulit jika jujur pada diri sendiri dan mengetahui semua sumber harta yang dimiliki. Sekali lagi kami ingatkan tak ada biaya apapun dalam pengisian LHKPN," ucapnya.
Post a Comment
Berkomentarlah yang bijak dan bagikan jika bermanfaat