Terbuka Kemungkinan Reshuffle Kabinet Jilid 2, Ini Alasannya

 

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin mengumumkan reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12/2020). FOTO/Setpres

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan reshuffle kabinet , tapi tampaknya belum semua kepentingan politik terakomodasi. Apalagi, beberapa menteri langsung membuat gaduh. Di sisi lain, masih ada Muhammadiyah yang belum masuk kabinet.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, setelah reshuffle kabinet jilid 1, akan ada kemungkinan perombakan lanjutan. Saat ini terjadi tekanan baru dari kelompok masyarakat tertentu terkait dengan tokoh yang terpilih di kabinet. Salah satunya Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri agama.

"Yaqut memiliki potensi untuk semakin keras dengan FPI atau afiliasi organisasi HTI, di mana secara pemikiran politik, FPI dan HTI terkenal kontra pemerintah," katanya, Minggu (27/12/2020). 

Di sisi lain, kata dia, absennya Muhammadiyah pada reshuffle kabinet jilid 1 juga menjadi pertimbangan. Apalagi sebelumnya tersiar kabar Abdul Mu'ti menolak menjadi Wamendikbud. Tentu, kata Dedi, hal ini juga riskan jika Muhammadiyah tidak saja menolak masuk jajaran kabinet, tetapi melakukan gerakan keluar pemerintah, misalnya dengan menarik seluruh kader dari barisan komisaris di perusahaan negara.

"Tentu hal-hal semacam itu memerlukan komunikasi intens, agar stabilitas politik tetap terjaga," kata Dedi.

Menurut dia, reshuffle kabinet lanjutan sangat mungkin menyasar Mendikbud Nadiem Makarim untuk dipercayakan posisinya kembali kepada kader Muhammadiyah. Penarikan Nadiem Makarim memiliki alasan, salah satu adalah gagal menyelenggarakan pendidikan yang baik di masa pandemi, juga terkait banyaknya kontroversi kebijakannya.

"Selain itu, Menaker Ida Fauziah juga seharusnya layak untuk di-reshuffle. Atau bahkan menteri di Koordinator Ekonomi, perlu dilakukan penyegaran karena hingga saat ini negara masih mengalami persoalan di bidang ekonomi," katanya. 

sumber: sindonews.com